MAKALAH PPKM || PENGANTAR ILMU POLITIK

 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SERTA DAMPAKNYA PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT

 

Makalah

Disusun untuk memenui tugas UAS Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik

Dosen Pengampu : Mohammad Afifuddin, M.A.

 

 Disusun Oleh :

Muhammad Ridwanul Aziz

(200521100052)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

KATA PENGANTAR

 

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Serta Dampaknya Pada Perekonomian Masyarakat”. Makalah ini saya buat untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Pengantar Ilmu Politik.

Tak lupa ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Mohammad Afifuddin, M.A. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik serta kepada para penulis Jurnal dan juga Referensi di internet yang telah saya gunakan hasil karyanya untuk kepentingan penyusunan makalah ini.

Saya sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan beberapa kritik dan juga saran agar makalah ini bisa menjadi lebih baik kedepannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penulisan dan penyampaian didalam Makalah ini.

Terimakasih.

 

Ngawi, 23 Januari 2021

 

Muhammad Ridwanul Aziz

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR.. ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN.. 1

I.1. Latar Belakang. 1

I.2. Rumusan Masalah. 1

I.3. Tujuan dan Manfaat 1

BAB II 3

PEMBAHASAN.. 3

II.1. Apa Itu PPKM... 3

II.2. Perbedaan PPKM Dengan PSBB.. 4

II.3. Dampak PPKM Terhadap Perekonomian Masyarakat 4

BAB III 6

KESIMPULAN.. 6

DAFTAR PUSTAKA.. 7

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.1. Latar Belakang

Dalam satu tahun terakhir ini seluruh penduduk dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan munculnya suatu wabah penyakit yang disebut sebagai virus Corona atau Covid-19. Pada awalnya virus ini pertama kali muncul di wilayah Wuhan, China dan menyebar sangat cepat ke berbagai wilayah lain di dunia. Di Indonesia sendiri kasus angka positif  terjangkit virus Covid-19 semakin bertambah banyak dari hari ke hari, yang semula berjumplah ribuan orang positif terjangkit dan saat ini sudah mencapai 900 ribuan kasus. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru yang setidaknya dapat menekan pertambahan kasus positif virus Corona di Indonesia. Pada awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun penerapan kebijakan tersebut dinilai terlalu membatasi aktifitas masyarakat dalam sektor apapun, sehingga kebijakan PSBB tersebut digantikan oleh kebijakan baru yang diberi nama PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut pastinya berimbas pada kehidupan masyarakat terutama pada sektor perekenomiannya. Sehingga persoalan ini perlu dikaji lebih jauh agar dapat diketahui apa saja dampak penerapan kebijakan PKM terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan tepat nantinya.

 

I.2. Rumusan Masalah

·       Apa itu kebijakan PKM yang dikeluarkan oleh pemerintah?

·       Apa saja dampak pemberlakuan kebijakan PKM terhadap perekonomian masyarakat?

 

I.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah :

·       Untuk mengetahui dampak apa saja yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan PKM

·       Untuk mencari solusi dari permasalahan yang muncul akibat pemberlakuan kebijakan PKM

Manfaat dibuatnya makalah ini adalah :

·       Mengatahui apa saja dampak pemberlakuan kebijakan PKM pada perekonomian masyarakat

·       Mendapatkan solusi atas permasalahan yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan PKM

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

II.1. Apa Itu PPKM

            PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan salah satu dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan dan menurunkan angka penyebaran virus Corona di Indonesia. Menurut Michael Hill (1993) (dalam Pujaningsih, 2020:460) menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan dalam situasi tertentu. Kebijakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ini dibuat untuk menggantikan kebijakan lama yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang keduanya sama-sama bertujuan guna menekan persebaran virus Corona di Indonesia. Kebijakan PKM sendiri mulai diberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari di wilayah Jawa dan Bali, tetapi dengan melihat hasil penerapan PKM sejauh ini yang belum dapat menurunkan atau setidaknya menekan angka penyebaran virus Corona di wilayah tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan kebijakan PKM hingga dua minggu berikutnya.

            Berikut ini merupakan beberapa hal yang diatur pemerintah dalam kebijakan PKM tersebut :

1.     Membatasi tempat beberapa kerja dengan cara WHF (work from home) sebesar 75 persen, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

2.     Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau Daring.

3.     Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi penuh 100%. tetapi dengan cara pengaturan jam operasional, kapasitas dan juga penerapan protokol kesehatan secara ketat.

4.     Pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00. Untuk tempat makan hanya diperbolehkan 25% dari kapasitas untuk makan ditempat, namun pemesanan secara delivery masih diizinkan.

5.     Kegiatan kontruksi tetap bias beroperasi penuh dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat.

6.     Tempat ibadah diizinkan digunakan dengan kapasitas sebesar 50% dan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

7.     Penghentian sementara fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya.

8.     Dan pembatasan kapasitas dan jam operasional transportasi.

 

II.2. Perbedaan PPKM Dengan PSBB

            Di atas telah disinggung sedikit mengenai apa itu PKM dan PSBB. Kebijakan PKM merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk mengantikan kebijakan yang sebelumnya yaitu PSBB. Kedua kebijakan pemerintah tersebut sama-sama bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus Corona di Indonesia, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan yaitu sebagai berikut :

a.     Pada PSBB pusat berbelanjaan ditutup dan hanya tempat-tempat yang menjual kebutuhan pokok saja yang boleh beroperasi. PPKM memperbolehkan seluruh sektor perekonomian berjalan namun dilakukan pembatasan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

b.     Tempat kerja yang sebelumnya meberlakukan WFH (work from home) secara penuh, sekarang diperbolehkan bekerja secara luring namun hanya sebesar 25% dari jumplah pegawai total dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sisanya yang 75% masih degan cara WHF.

c.     Sebelumnya pelaksanaan kegiatan peribadatan dilakukan dari rumah masing-masing dan sekarang penggunaan tempat ibadah sudah diperbolehkan namun tetap dibatasi kapasitasnya hanya sebanyak 50% dan juga melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

 

II.3. Dampak PPKM Terhadap Perekonomian Masyarakat

            Pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus Corona di Indonesia khususnya pada wiilayah Jawa dan Bali yang angka positif terjangkitnya makin hari makin bertambah. Walaupun demikian masih banyak sebagian masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan dari pemerintah tersebut, bukannya tanpa alasan sebagian masyarakat memelih untuk tidak mematuhi kebijakan baru tersebut, dikarenakan penerapan kebijakan PKM memiliki imbas yang sangat besar pada sektor perekonomian masyarakat menengah kebawah khususnya bagi para pedagang kaki lima, pelaku UMKM dan juga buruh.

            Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya penerapan kebijakan baru seperti memberlakuan sistem kerja WFH (work from home) bagi para pekerja dan juga pembatasan jam buka toko maupun tempat makan yang hanya sampai jam 19.00 setiap harinya. Kedua kebijakan tersebut sangatlah berdampak pada masyarakat menengah kebawah, sebagai contohnya yaitu:

·       Kebijakan pemerintah mengenai WHF berpengaruh terhadap para buruh, seperti yang kita ketahui pekerjaan para buruh tersebut tidak sama dengan para pegawai kantoran maupun PNS yang masih dapat bekerja dari rumah. Tidak hanya itu saja, beberapa perusahaan melakukan PHK kepada sebagian pegawainya demi keberlangsungan usahanya di era pademi seperti sekarang.

·       Sedangkan untuk kebijakan pembatasan jam buka tempat usaha yang hanya sampai jam 19.00 dapat menurunkan tingkat penghasilan para pelaku UMKM dan pedagan kaki lima, terutama  bagi mereka yang biasanya membuka lapaknya pada waktu malam.

Sebelum menerapkan kebijakan PKM alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan barang pokok di daerah yang memberlakukan PKM, atau mungkin pemerintah perlu memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang sedang memburuk kondisi perekonomiannya. Situasi seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dengan ditetapkannya kebijakan PKM  maka efeknya sangat terasa pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan harian, seperti pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi sektor ekonomi masyarakat sangat terasa dampaknya.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

            Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah mencari solusi agar jumplah orang yang terpapar oleh virus tersebut dapat ditekan, yang dimana jumplahnya semakin bertambah dari hari ke hari. Untuk mengatasi hal tersebut awalnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), namun penerapanya dinilai terlalu membekukan aktifitas masyarakat. Hal itu dikarenakan dalam kebijakan PSBB masyarakat dilarang untuk melakukan proses perekonomian secara langsung seperti pemberlakuan WFH (work from home) secara penuh, dan juga pengalihan sistem pendidikan secara daring serta masyarakat juga harus melakukan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing. Karena hal tersebutlah pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan baru yaitu PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat), kebijakan ini hampir sama dengan PSBB tetapi dalam penerapannya masyarakat diperbolehkan untuk melakukan aktifitas perekonomian walaupun masih dibatasi dari segi operasionalnya.

            Diterapkanya kebijakan PKM ini memanglah mampu memperlambat bertambahnya angka positif terjangking virus Corona di Indonesia, tetapi disisi lain pemberlakuan PKM ini juga berdampak pada menurunnya kondisi perekonomian masyarakat menegah ke bawah. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Diharapkan pemerintah segera memberikan solusi untuk permasalahan ini, mungkin dengan cara memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kondisi perekonomiannya sulit, agar kebutuhan pokok keseharian mereka dapat tercukupi.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Amindoni, Ayomi. 2020. “Pelaku Usaha Belum Mengindahkan PKM, Apa Bedanya Dengan PSBB”. Dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52443642 (diakses pada 22 Januari 2021)

Detikcom. 2021. “Apa Itu PPKM Yang Gantikan PSBB Jawa Bali”. Dalam https://news.detik.com/berita/d-5324613/apa-itu-ppkm-yang-gantikan-psbb-jawa-bali-ini-info-lengkapnya (diakses pada 21 Januari 2021)

Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(7), 639-648.

Pujaningsih, N. N. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(3), 458-470.